Pendapatan
nasional
Pendapatan national (national income) mencakup
seluruh pendapatan yang diterima oleh sumber daya milik orang amerika, tanpa
memandang sumberdaya tersebut beralokasi di amerika atau di luar negeri.
National income adalah hasil dari beberapa penyesuaiyan pada net domestic
product. Pertama, nilai neto di produksi sumberdaya milik orang amerika di luar
negeri pendapatan neto yang di terima dari produksi tersebut) harus di
tambahakan net domestic product.
Kedua nilai barang dan jasa akhir di hitung atas
dasar harga pasar, tetapi karena adanya subsidi pemerintah (seperti pembayaran
pada pengembang rumah sederhana) , maka beberapa produk di jual lebiih rendah
dari ada yang di terima pemilik sumber daya. Mengigat subsidi di terima sebagai
pendapatan, maka harus di masukan dalam national income (meskipun tidak
termasuk dalam aharga jual).
Ketiga, karena adanya pajak usaha tidak langsung,
seperti pajak penjualan, pajak property dan cukai, beberapa produk di jual
dengan harga yang lebih tinggi dari pada yang diterima dari sumber daya.
Contohnya, satu gallon bensin di jual seharga $1,25, tetspi sekitar$0,25 harus
di bayarkan sebagai pajak kepada pemerintah sebelum pemilik sumberdaya menerima
apa-apa.
Kebijakan fiscal
Damapak
kebijakan fiscal terhadap perekonomian melalui jalur mekanisme yang
bermacam-macam, dari peningkatan sejahtera sampai penstabilan anggaran. Sebagai
mana kebijakan fiskal menggunkan belanja pemerintah, pembayaran transfer,
pajak, dan pinjaman untuk mempengaruhi variable makro ekonomi seperti tenaga
kerja, tingkat harga dan tingkat GDP. Alat kebijakan fiscal dapat di pisahkan
menjadi dua katagori yaitu : kebijakan fiscal stabilisator otomatis dan
diskrit. Stabilisator otomatis adalah
pos pendapatan dan belanja dalam anggaran belanja pemerintah federal yang
berubah secara otomatis dengan meningkatnya ataupun menurunnya kondisi
perekonomian, sehingga menstabilkan disposable income, konsumsi dan pendapatan
nasional riil. Sebagai contoh pajak pendapatan adalah stabilator otomatis karena:
(1) tidak di perlukannya tindakan dari perwakilan rakyat untuk pelaksanaanya
tahun demi tahun, dan (2) mereduksi anjloknya pendapatan selama resesi dan
mereduksi lonjakan pendapatan selama ekspansi. Untuk kebijakan fiscal diskrit
di perlukan kebijakan yang sifatnya terus menerus secara sengaja terhadap
belanja pemerintah, perpajakan dan transfer untuk mencapai tujuan makro ekonomi
seperti : fullemployment, stabilitas harga dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Ringakasannya
adalah bahwa, pada tingkat harga tertentu, kenaikan belanja pemerintah atau
transfer akan menaikan jumlah GDP riil yang diminta; dan kenaikan pajak
menurunkan jumlah GDP riil yang diminta, hal lain di asumsikan konstan.
Kebijakan fiskal diskrit dalam merespon kesenjangan
ekspansi
Misalkan tingkat harga ekuilibrium jangka pendek melebihi
tingkat atas dasar kontrak jangka panjang, sehingga output melebihi GDP
potensial. Dalam wxhibit 4, kurva penawaran agregrat-agregrat. AD’,
menghasilkan tingkat harga aktual yang lebih tinggi. Sehingga tingkat
ekuilibrium output jangka pendek semula adalah sebesar 58,5 triliun, perekonominan
kemudian menghadapi kesenjangan ekspansi sebesar $0.5 triliun. Biasanya,
kesenjangan ini akan tertutup oleh pergeseran kurva penawaran agregrat jangka
pendek kedalam, sehingga akan mengembalikan perekonomian pada tinggkat output
potensial tetapi pada tingkat harga yang lebih tinggi.
Kebijakan
Moneter
Yang dimaksud kebijakan moneter
adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang
lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang dimaksud dengan
kondisi lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau
terpeliharanya stabilitas harga. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat
mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya
mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi.
Jika yang dilakukan adalah
menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah dikatakan menempuh kebijakan
moneter ekspansif. Dimana kebijakan moneter ekspansif bertujuan untuk mengatasi
pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada
saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga
kebijakan moneter longgar. Sebaliknya jika jumlah uang beredar dikurangi, maka
pemerintah menempuh kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan uang ketat.
Kebijakan ini dilakukan saat perekonomian mengalami inflasi.
Daftar pustaka
A McEachern William, EKONOMI
MAKRO. Pendapatan nasional, jakarta
salemba empat, 2000
0 komentar :
Posting Komentar