PEREKONOMIAN DI INDONESIA

SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Pengertian
Pengunaan istilah system digunakan dalam lingkup yang berbeda beda sehingga pengertian system menjadi tidak jelas. Ketidak jelasan itu pada dasarnya disebabkan oleh pengunaan kata system dalam lingkup yang berbeda beda.
Definisi system begitu banyak dan beraneka (Amrin 1987: 9-15). Namun dari  dfinisi yang banyak dan beraneka tersebut, pengertian system dapat dipahami dalam peryataan peryataan berikut :
System perekonomian pada umumnya
Tujuan system perekonomian merupakan usaha untuk mengatur pertukaran barang an jasa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena meningkatkan kesejahteraan rakyat itu merupakan salah satu tujuan dari politik nasional maka dengan demikian system perekonomiapada dasarnya merupakan bagian dari sitem di sebut sebagai subsistem dari system politik nasional.
Dari sejarah perkembangannya Nampak jelas eratnya hubungan antara ekonomi dan politik . ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan suatu bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi politik (political economy). Dalam perkembangannya ilmu ekonomi lalu menjadi salah satu cabang ilmu social yang memiliki teori, lingkup dan metodologi yang relative ketat dan terperinci. Pemikiran dasarnya ialah pada “kelangkaan” (scarcity), maka kosekuensinya adlaam bahwa ilmu ekonomi beriorentasi terhadap hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Pada gilaran berikutnya pengaruh ekonomi dan politik ternyata timbale balik. Kebijakan politik sering di dasarkan pada masalah ekonomi dan kebujaksanaan ekonomi sering didasarkan pada masalah ekonomi dan kebijasanaan ekonomi seringkali di dasarkan pada masalah politik.
Pembagian system ekonomi
Dalam system ekonomi dapat dikenal dua system ekonomi  yaitu system ekonomi pasar dan system ekonomi perencanaan. Nmaun dalam proses asas pengembangannya munculah system ekonomi campuran yang dimana system ekonomi campuran ini intinya ingin mengatasi kelemahan dari  dua system ekonomi yaitu system ekonomi pasar dan system ekonomi perencanaan .
1. system ekonomi pasar
Asas pokok system perekonomian pasar adalah bekerjanya tantangan yang tidak terliahat (the invisible hand) yang di gerakan oleh “cinta diri” yang dikemukakan A. Smith. Asas ini dibagun di atas paham kebebasan.
2. system ekonnomi perencanan
System ini berdasarkan diri dalam pandangan Karl Marx. Seperti A. Smith , KarlMarx juga berpendapat, bahwa nasib kaum buruh yang menyedihkan itu sebagai akibat ulah para kapitalis. Ia berpendapat bahwa keadaan masyarakat tidak dapat di perbaiki secara tambal sulam dan harus di ubah secara radikal melalui pendobrakan sendi sendinya.
3. system ekonomi campuran
System ini muncul dan berkembang dan sekarang diberlakukan baik oleh yang sebelumnya menganut istem ekonomi pasar (Negara industri barat) maupun Negara yang sebelumnya menganut system ekonomi  perencanaan yang ketat (uni soviet dan satelitnya).pemberlakuan system ekonomi pasar yang ketat, ternyata akhirnya menimbulkan depresi ekonomi pada tahun 1930-an. Sedang dilain pihak pemberlakuan system perencanaan yang ketat juga tidak mampu menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat. Bahkan di bawah Gorbachew, uni sovie telah melontarkan pembaharuan.
System perekonomian di Indonesia
Dalam pidato yang di ucapkan oleh wakil presiden reppublik Indonesia dalam komperensi ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 februari 1946 di katakana bahwa system politik perekonomian republic Indonesia terpancang dalam undang-undang Dasar 1945 dalam bab “kesejahteraaaan social” pasal 33 yang berbunyi:
1. perekonomian di susun sebagai usaha bersama bedarsarkan atas asas kekeluargaaan.
2. cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di uasai oleh Negara.
3. bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam pidato mohammad hatta dalam kedudukan nya sebagai wakil presiden menegaskan bahwa dasar perekonomian yang sesuai degan cita-cita tolong menolong ialah koperasi. Seluruh perekonomian rakyat harus berdsarkan koperasi.
Sementara itu sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya dihadapan “School Advanced international studies” Washington DC. Tanggal 22 februari 1949 juga menegas kan bahwa yang di cita-citakan ialah suatu macam ekonomi campuran: lapangan-lapangan terentu dan dinasionalisasi di jalan kan oleh perintah, sedangkan yang lain-lain akan terus terletak dalam kehidupan dalam lingkungan usaha partikelir.
A.     demokrasi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut:
1.      perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2.      cabang produksi yang penting bagi Negara dan mengguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3.      Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pegunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4.      Sumber-sumber  kekayaan dan keuangan Negara digunakan dengan perfaktaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan erhadap kebjaksanaannya ada pada lembaga –lembaga perwakilan rakyat pula.
5.      Warga Negara memilikikebebasan dalam memiih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan kehidupan yang layak.
6.      Hak memiliki perorangan di akui dan ppemanfaatannya tidak boleh tertentang dengan kepentingan masyarakat.
7.      Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga Negara di perkembangakan dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
8.      Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh Negara.
B. Dalam demokrasi ekonomi harus dihindarkan ciri-ciri negative sebagai berikut :
        I.            System free fight liberalism yang menumbukan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktual posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
     II.            System etatisme dalam mana Negara beserta aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi daya kreasi unit-uni diluar sector Negara.
   III.            Pemutusan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk kelompok monopoli yang merugikan masyarakat.
Implementasi dan bentuk perekonomian Indonesia dengan demikian akan di usahakan mengarah kepada pedoman –pedoman tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Drs. Desiderus Sriyono, Drs. Hyginus Suseno, Dra. Bernadeta I rnawati; Perekonomian Indonesia;  juni 1977.
Djamin,Zulkarnain ; Perekonomian Inonesia ; Jakarta, 27 Oktober 1989



Share This Article:

CONVERSATION

0 komentar :

Posting Komentar