Archive for Juli 2014

Home Archive for Juli 2014

Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan suatu akhlak yang sangat idak terpuji. Dimana pelecehan seksual sangat merugikan orang lain apalagi korban. Zaman sekarang pelecehan seksual sudah banyak terjadi dimana-mana, baik itu di lingkungan tempat kerja, lingkungan sekitar rumah, di lingkungan pendidikan dan banyak lagi. Bentuk pelecehan seksual banyak sekali baik itu dalam bentuk verbal atau non-verbal.

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau ﬁsik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.

Dengan kata lain pelecehan seksual adalah

· Penyalahgunaan perilaku seksual,

· Permintaan untuk melakukan perbuatan seksual (undangan untuk melakukan perbuatan seksual, permintaan untuk berkencan).

· Tindakan kearah seksual yang tidak diinginkan

Hukum dan peraturan pelecehan perundang-undangan di indonesia

Indonesia mempunyai peraturan Undang-Undang yang mengatur perihal masalah pelecehan seksual di tempat kerja secara umum. Namun, tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual, sanksi maupun cara untuk menanggulangi pelecehan seksual khususnya di tempat kerja.

Dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yaitu dalam Pasal 86 ayat (1) yang isinya adalah : setiap buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas (a) keselamatan dan kesehatan; (b) moral dan kesusilaan; dan (c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Apabila perbuatan tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam pasal percabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum (Lex Generalis) juga dapat dijadikan landasan dengan ancaman hukuman seperti yang diatur dalam Pasal pencabulan 289-299. Mengenai perbuatan cabul di tempat kerja, terutama bila dilakukan oleh atasan dapat kita temui ketentuannya dalam Pasal 294 ayat 2 angka 1 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.

Jenis pelecehan seksual

Pelecehan seksual memiliki berbagai jenis. Secara luas, terdapat lima bentuk pelecehan seksual yaitu:

1. Pelecehan ﬁsik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu.

2. Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual

3. Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir

4. Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornograﬁ , gambar, screensaver atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya

5. Pelecehan psikologis/emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Pendapatan nasional

Pendapatan national (national income) mencakup seluruh pendapatan yang diterima oleh sumber daya milik orang amerika, tanpa memandang sumberdaya tersebut beralokasi di amerika atau di luar negeri. National income adalah hasil dari beberapa penyesuaiyan pada net domestic product. Pertama, nilai neto di produksi sumberdaya milik orang amerika di luar negeri pendapatan neto yang di terima dari produksi tersebut) harus di tambahakan net domestic product.

Kedua nilai barang dan jasa akhir di hitung atas dasar harga pasar, tetapi karena adanya subsidi pemerintah (seperti pembayaran pada pengembang rumah sederhana) , maka beberapa produk di jual lebiih rendah dari ada yang di terima pemilik sumber daya. Mengigat subsidi di terima sebagai pendapatan, maka harus di masukan dalam national income (meskipun tidak termasuk dalam aharga jual).

Ketiga, karena adanya pajak usaha tidak langsung, seperti pajak penjualan, pajak property dan cukai, beberapa produk di jual dengan harga yang lebih tinggi dari pada yang diterima dari sumber daya. Contohnya, satu gallon bensin di jual seharga $1,25, tetspi sekitar$0,25 harus di bayarkan sebagai pajak kepada pemerintah sebelum pemilik sumberdaya menerima apa-apa.

Kebijakan fiscal

Damapak kebijakan fiscal terhadap perekonomian melalui jalur mekanisme yang bermacam-macam, dari peningkatan sejahtera sampai penstabilan anggaran. Sebagai mana kebijakan fiskal menggunkan belanja pemerintah, pembayaran transfer, pajak, dan pinjaman untuk mempengaruhi variable makro ekonomi seperti tenaga kerja, tingkat harga dan tingkat GDP. Alat kebijakan fiscal dapat di pisahkan menjadi dua katagori yaitu : kebijakan fiscal stabilisator otomatis dan diskrit. Stabilisator otomatis adalah pos pendapatan dan belanja dalam anggaran belanja pemerintah federal yang berubah secara otomatis dengan meningkatnya ataupun menurunnya kondisi perekonomian, sehingga menstabilkan disposable income, konsumsi dan pendapatan nasional riil. Sebagai contoh pajak pendapatan adalah stabilator otomatis karena: (1) tidak di perlukannya tindakan dari perwakilan rakyat untuk pelaksanaanya tahun demi tahun, dan (2) mereduksi anjloknya pendapatan selama resesi dan mereduksi lonjakan pendapatan selama ekspansi. Untuk kebijakan fiscal diskrit di perlukan kebijakan yang sifatnya terus menerus secara sengaja terhadap belanja pemerintah, perpajakan dan transfer untuk mencapai tujuan makro ekonomi seperti : fullemployment, stabilitas harga dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Ringakasannya adalah bahwa, pada tingkat harga tertentu, kenaikan belanja pemerintah atau transfer akan menaikan jumlah GDP riil yang diminta; dan kenaikan pajak menurunkan jumlah GDP riil yang diminta, hal lain di asumsikan konstan.

Kebijakan fiskal diskrit dalam merespon kesenjangan ekspansi

Misalkan tingkat harga ekuilibrium jangka pendek melebihi tingkat atas dasar kontrak jangka panjang, sehingga output melebihi GDP potensial. Dalam wxhibit 4, kurva penawaran agregrat-agregrat. AD’, menghasilkan tingkat harga aktual yang lebih tinggi. Sehingga tingkat ekuilibrium output jangka pendek semula adalah sebesar 58,5 triliun, perekonominan kemudian menghadapi kesenjangan ekspansi sebesar $0.5 triliun. Biasanya, kesenjangan ini akan tertutup oleh pergeseran kurva penawaran agregrat jangka pendek kedalam, sehingga akan mengembalikan perekonomian pada tinggkat output potensial tetapi pada tingkat harga yang lebih tinggi.

Kebijakan Moneter

Yang dimaksud kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi.

Jika yang dilakukan adalah menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah dikatakan menempuh kebijakan moneter ekspansif. Dimana kebijakan moneter ekspansif bertujuan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar. Sebaliknya jika jumlah uang beredar dikurangi, maka pemerintah menempuh kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan uang ketat. Kebijakan ini dilakukan saat perekonomian mengalami inflasi.

Daftar pustaka

A McEachern William, EKONOMI MAKRO. Pendapatan nasional, jakarta salemba empat, 2000

Langganan: Postingan ( Atom )

AgungBloGger

Navigation Menu

pelecehan seksual

pendapatan nasional

berjilbab